Home Noticias Jokowi dan Sekjen OCDE Rapat di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Jokowi dan Sekjen OCDE Rapat di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

25
0
Presiden Jokowisaat  pimpin Rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat


Selasa, 28 de mayo de 2024 – 16:41 WIB

Bogor – Upaya Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan óptimo.

Baca Juga:

RPD Bakal Panggil Pemerintah Imbas Gaduh Gaji Pegawai Dipotong Buat Tapera

El presidente Joko Widodo (Jokowi) pun menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Istana Negara Bogor pada Selasa, 28 de mayo de 2024.

Pada kesempatan concisamente, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD), Airlangga Hartarto, turut mendampingi Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

UKT di RI Mahal, Ini Daftar 5 Negara dengan Biaya Pendidikan Termurah

Menko Airlangga menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OCDE

Dia menjelaskan, pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann, terkait dengan Proses Aksesi Indonesia setelah pertemuan yang pertama pada bulan Agustus 2023 lalu.

Baca Juga:

Cerita Nadiem Dipanggil Jokowi Gara-gara UKT Mahal, Langsung Dibatalkan!

“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi, dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia”, kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa, 28 de mayo de 2024.

Airlangga menyampaikan, Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Selanjutnya, Pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN and RPJMN.

Dia juga menyebut, ada sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD, yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik. Mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit angarannya menjadi 5 persen dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.

Menkeu Sri Mulyani dengan Sekjen OCDE Mathias Cormann.

Menkeu Sri Mulyani dengan Sekjen OCDE Mathias Cormann.

Terkait proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa desarrollo de capacidades, pendanaan, hingga komunikasi, diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya.

“Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)”, ujar Airlangga.

Dia memastikan, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Indonesia yakni proses auto-asesoramiento, serta menyusun memorando awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.

Presidente Joko Widodo (Jokowi)

Presidente Joko Widodo (Jokowi)

“OCDE juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor, dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses mapa vial digital, Acuerdo Marco de Economía Digital (DEFA), dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD”, ujarnya.

Sebagai informasi, pada akhir tahun 2024, Sekjen Cormannn juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia, untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia. Survei concisamente pero menjadi salah satu bentuk dukungan OCDE bagi Indonesia, untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi. Sehingga, inversor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Dia juga menyebut, ada sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD, yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik. Mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit angarannya menjadi 5 persen dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.

Halaman Selanjutnya





Fuente