Hakim Tolak Praperadilan Gus Muhdlor, Estado Tersangka Tetap Sah

Rabu, 5 de junio de 2024 – 18:59 WIB

Jacarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yakarta Selatan menolak praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor terkait status tersangka yang ditetapkan KPK di kasus dugaan korupsi.

Sidang putusan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Rabu, 5 de junio de 2024. Keempat kuasa hukum Gus Muhdlor dan dua orang dari KPK turut hadir dalam sidang.

“Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan pemohon dalam pokok perkara. Satu, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon. Dua, membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil”, kata hakim.

“Demikian diputuskan tanggal 5 de junio de 2024”, sambungnya.

Sebagai informasi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor kembali mengajukan praperadilan melawan KPK terkait penetratapan tersangka di kasus dugaan korupsi. Kuasa hukum Ahmad Muhdlor Ali, Mustofa Abidin, mengungkap alasan pengajuan kembali praperadilan concisamente.

Ia mengatakan berkas permohonan praperadilan sebelumnya dicabut karena ada perubahan. Hal itu karena adanya penemuan fakta baru terkait penahanan Gus Muhdlor.

“Kemudian hari selanjutnya kami mengajukan permohonan kembali, memasukkan permohonan kembali ke pengadilan dengan perubahan, yaitu tadi karena ada fakta yang baru, yaitu terkait dengan penahanan klien kami Ahmad Muhdlor yang belum kami masukkan dalam permohonan yang pertama”, kata Mustofa kepada wan di Pengadilan Negeri Yakarta Selatan, Selasa, 28 de mayo de 2024.

“Dengan penambahan terkait dengan penahanan itu, maka kami mengajukan permohonan pada 14 Mei”, ujarnya.

Ia mengungkap alasan pokok kembali mengajukan gugatan praperadilan, yakni penetapan tersangka tidak cukup memenuhi minimal dua alat bukti, barang bukti. Selain itu, kliennya belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka.

“Sebenarnya sama dengan yang dulu bahwa terkait alasan permohonan kita di mana ada dua alasan pokok. Pertama adalah penetapan tersangka itu tidak sah karena tidak memenuhi minimal cukup dua alat bukti dan juga ada terkait barang bukti”, katanya.

“Ketiga terkait dengan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, keempat yaitu penahanan karena otomatis penetapan tersangka tidak sah, maka harusnya penahanan itu kami juga memohonkan agar itu tidak sah”, ujar Mustofa.

Ia menegaskan pencabutan praperadilan sebelumnya karena ada perubahan yang signifikan.

“Karena kita cabut karena ada perubahan signifikan terkait perubahan posita maupun petitum dan saat ini sudah kita perbaiki, kita ajukan kembali”, tutupnya.