Selasa, 4 de junio de 2024 – 20:18 WIB
Jacarta – Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri mengatakan, mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe, merupakan sentimen negatif yang bisa memperburuk iklim investasi di IKN.
Baca Juga:
Indef Tegaskan Pelaksanaan Tapera Tak Punya Urgensi, Ini Penjelasannya
Hal itu diutarakannya dalam diskusi publik yang digelar Indef secara dared dengan mengusung tema “Hari Lahir Pancasila; Ekonomi Sudah Adil Untuk Semua?” pada Selasa, 4 de junio de 2024.
“Dengan keduanya mundur, maka sentimen negatif itu akan semakin tinggi”, kata Didin dalam telekonferensi, Selasa, 4 de junio de 2024.
Baca Juga:
RPD Minta Panglima TNI Paparkan Kesiapan Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Didin bahkan memperkirakan, belum adanya propuesta seria dari para calon inversor IKN, juga akan turut memperburuk sentimiento negativo dan iklim investasi di IKN conciso. “Artinya, kalau sampai sekarang belum ada propuesta serius dari inversor ke IKN, maka akan makin sepi lagi (investasi yang bakal masuk ke IKN)”, ujar Didin.
Baca Juga:
Presidente Promosikan Harga Tanah di IKN Masih Murah
Didin pun menjelaskan, mundurnya kedua pejabat OIKN conciso pero berpotensi membuat pemerintahan mendatang menambah jumlah APBN terhadap proyek IKN. Padahal, janji presidente terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan, bahwa pemerintahan mendatang hanya akan mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun buat IKN.
Hal itu menurut Didin masih ditambah dengan isu gaji Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN yang dikabarkan sudah tidak dibayar selama sebelas bulan. Dia menilai, berbagai keterangan yang itu tentunya juga akan membuat publik bertanya-tanya, mengenai kelanjutan IKN di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto kelak.
“Ini pertanyaan, apakah (IKN) bisa akan jadi mangkrak? Saya enggak tahu nih, karena Pak Jokowi kan luar bisa obsesinya supaya IKN bisa jalan”, ujarnya.
Pembangunan IKN Nusantara
Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Indef Fadhil Hasan berpendapat, pemerintahan mendatang harus benar-benar mengevaluasi total proyek IKN conciso. Karena, kabar kemunduran kedua pimpinan OIKN itu menurutnya telah menjadi perhatian publik secara luas.
Menurut Fadhil, evaluasi total proyek IKN secara menyeluruh sangat diperlukan, untuk merasionalisasi agar pembangunan IKN memang sesuai dengan kemampuan anggaran negara atau sebaliknya.
“Saya kira yang terpenting adalah harus ada evaluasi total tentang IKN ini. Menurut saya, ini saatnya pemerintahan berikutnya, Pak Prabowo, mengevaluasi total dan merasionalisasi pembangunan IKN ini”, ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Hal itu menurut Didin masih ditambah dengan isu gaji Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN yang dikabarkan sudah tidak dibayar selama sebelas bulan. Dia menilai, berbagai keterangan yang itu tentunya juga akan membuat publik bertanya-tanya, mengenai kelanjutan IKN di tangan presiden terpilih Prabowo Subianto kelak.
