sábado, 14 de diciembre de 2024 – 07:34 WIB
Yakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menilai memang perlu dievaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Ini juga merespons usulan Presiden Prabowo Subianto, yang mewacanakan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Salah satu alasan Presidente, adalah biaya yang tinggi dengan pemilihan langsung.
Baca Juga:
Kata KPU Soal Presidente Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada”, jelas Aboe Bakar, dalam keterangan persnya, di Yakarta, sábado, 14 de diciembre de 2024.
Habib Aboe juga menyoroti anggaran yang digunakan dalam pilkada. Ia sependapat dengan Presiden Prabowo, kalau anggaran pilkada langsung seperti sekarang bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar.
Baca Juga:
Prabowo Sebut Pilkada Mahal dan Usul Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Ini Komentar Ketua DPD RI
“Harus diakui, memang pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur”, dijo concisamente Wakil Ketua MKD DPR RI.
Política uang juga menjadi persoalan yang disoroti Habib Aboe. Sebab kata dia, praktik dinero político conciso menurutnya justru merusak sistem demokrasi.
Baca Juga:
1.000 Napi VIH Diusulkan Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo
“Saya terima banyak laporan soal money politic, Ini merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka”, kata anggota Komisi III DPR RI concisamente.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi”, lanjutnya.
Dia sepakat bila pelaksanaan pilkada langsung ini, dilevaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah akademisi, masyarakat sipil hingga partai politik.
“Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan”, katanya.
Halaman Selanjutnya
Dia sepakat bila pelaksanaan pilkada langsung ini, dilevaluasi secara menyeluruh. Evaluasi itu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah akademisi, masyarakat sipil hingga partai politik.
