Kamis, 6 de junio de 2024 – 17:20 WIB
VIVA – Mahfud MD curhat di platform X tentang dirinya yang dapat kiriman pepatah turki dari eks pejabat tinggi. Pepatah Turki conciso pero merupakan pepatah tentang badut yang menghuni istana. “Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convirtió en un circo” yang memiliki arti “Ketika seorang badut pindah ke istana, dia tidak menjadi raja. Istana itu menjadi sirkus.”
Baca Juga:
Prabowo Tegaskan Tak Ada Tim Transisi Pemerintahan
Banyak yang menafsirkan ini sebagai kritik terhadap individu dalam kekuasaan yang kurang serius atau kompeten di pemerintahan Indonesia. Pernyataan ini memicu spekulasi tentang siapa yang sedang Mahfud MD singgung.
Mahfud MD memang seorang politikus Indonesia yang sering menggunakan metafora semacam ini untuk menyoroti kekhawatirannya tentang integritas dan kualitas kepemimpinan politik di Indonesia. Meskipun Mahfud MD sendiri menjelaskan bahwa pepatah Turki kiriman dari temannya tidak mengartikan apapun.
Baca Juga:
Jokowi Tak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Terserah Saja, Dulu Juga Bilang Begitu
“Dia (teman eks pejabat tinggi) tak menjelaskan apa pun dan hanya bilang, “Ini pepatah Turki”, tulis Mahfud MD dalam akun X pada Kamis 6 de junio de 2024 pukul 14.43 WIB.
Baca Juga:
Mahfud MD Harap Prabowo Bisa Benahi Tatanan Hukum de Indonesia: Ini Sudah Busuk
Sebelumnya Mahfud MD mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah yang memuluskan jalan Kaesang, anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilkada Yakarta 2024 bulan noviembre mendatang.
Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan conciso pero tidak hanya merusak moralitas hukum tetapi juga mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan. Mantan Menkopolhukam ini juga menekankan bahwa aturan mengenai usia calon kepala daerah seharusnya sudah jelas dalam undang-undang dan tidak perlu diubah oleh MA. Keputusan MA diaggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
“Ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Kalau berani lakukan saja ketentuan Pasal 17, UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan setiap putusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, tidak usah dilaksanakan”, kata Mahfud di kanal YouTube Mahfud Oficial MD, Selasa (4/6).
Halaman Selanjutnya
Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan conciso pero tidak hanya merusak moralitas hukum tetapi juga mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan. Mantan Menkopolhukam ini juga menekankan bahwa aturan mengenai usia calon kepala daerah seharusnya sudah jelas dalam undang-undang dan tidak perlu diubah oleh MA. Keputusan MA diaggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
