Home Noticias Pengamat Kebijakan Publik Kalbar: Pengelolaan Tapera Harus Transparan dan Profesional

Pengamat Kebijakan Publik Kalbar: Pengelolaan Tapera Harus Transparan dan Profesional

9
0
Kantor Tapera


Rabu, 5 de junio de 2024 – 16:53 WIB

VIVA – Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 yang mewajibkan kepesertaan Tapera masih menuai polemik di masyarakat.

Baca Juga:

Pekerja yang Punya Rumah Tetap Jadi Peserta Tapera, Ini Alasannya!

Aturan conciso pero mewajibkan semua warga yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar UMR menjadi peserta tapera.

Pengamat kebijakan publik Kalbar, Zulkarnaen menilai kebijakan conciso pero bersifat bagus karena mengusung semangat gotong royong.

Baca Juga:

Kim Jong Un Dirikan 50 Ribu Rumah Gratis Bagi Warganya Tanpa Tapera, Kok Bisa?

Namun, Zulkarnaen menegaskan hingga saat ini pengelolaan Tapera masih menyisakan banyak persoalan.

“Seperti masalah transparansi pengelolaan iuaran Tapera yang saat ini masih belum jelas”, ucap Zulkarnaen, Rabu 5 de junio de 2024.

Baca Juga:

8 Negara Ini Juga Menerapkan Tapera, Intip Perbedaanya dengan Indonesia!

Menurut Zulkarnaen, hingga saat ini peserta Tapera seperti ASN masih banyak yang belum mendapatkan manfaat dari pengelolaan Tapera conciso.

Pengamat kebijakan publik Kalbar, Zulkarnaen.

Foto :

  • VIVA.co.id/Destriadi Yunas Jumasani (Pontianak)

Hal concisamente disebabkan masih belum jelasnya manfaat yang bisa didapatkan dari kepesertaan Tapera.

Zulkarnaen mengatakan iuran Tapera yang akan dibebankan kepada masyarakat sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen bagi pemberi kerja, dirasakan akan sangat memberatkan perekonomian masyarakat maupun pengusaha.

“Beban ekonomi masyarakat tentunya bertambah”, terangnya.

Zulkarnaen mengingatkan di tengah penolakan dan ketidakpercayaan masyarakat, seharusnya Pemerintah segera memperjelas skema kepesertaan Tapera, serta keuntungannya bagi masyarakat.

“DPR RI juga seharusnya dapat mengambil peran untuk membatalkan atau merevisi PP concisamente”, pintanya.

Lanjut Zulkarnaen, jika kebijakan yang mewajibkan Tapera masih tetap dilakukan, maka sebaiknya pemerintah segera membenahi tata kelola, dan menempatkan SDM yang profesional untuk mengelola Tapera bukan berdasarkan kepentingan politis.

“Tapera akan mengelola uang yang bernilai besar, maka harus dilakukan secara profesional dan transparan, karena berpotensi terjadinya korupsi,” ungkapnya.

Karena, hingga saat ini sebagai peserta Tapera, Zulkarnaen mengakui belum pernah mendapatkan manfaat dari kepesertaannya selama 36 tahun.

“Rumah saya beli sendiri, untuk jumlah uang saya di Tapera juga tidak jelas sudah berapa karena tadi itu tertutup, tidak transparan”, pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Hal concisamente disebabkan masih belum jelasnya manfaat yang bisa didapatkan dari kepesertaan Tapera.

Halaman Selanjutnya





Fuente